1. Bahwa Praperadilan merupakan lembaga peradilan yang memberikan hak pada seseorang untuk menguji apakah penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa oleh karena penyidikan atas Laporan Polisi tersebut dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau yang berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka sangat berdasar hukum Permohonan Praperadilan A quo diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
3. Bahwa undang-undang telah menentukan kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 huruf b dan pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

Pasal 1 butir 10 KUHAP berbunyi :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadila