KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI RIAU

KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Jl. Komplek Perkantoran Batu 6 Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau

Telp : 082173482979, E-Mail :  kejarirohil@gmail.com

“DEMI KEADILAN DAN KEBENARAN                                                                                P-29

 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’’                                                                                  

S U R A T   D A K W A A N

No.Reg.Perkara :  PDS -06/L.4.20/Ft.1/04/2025

1. Identitas Terdakwa

1. Penahanan

1. Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli bersama-sama saksi RAHMAN selaku Direktur Utama PD. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (PD. SPR) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir Nomor :15/PD.SPR/KPM/2023 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Dan Direktur Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir Tanggal 06 november 2023 dan berdasarkan Akta Notaris M. Fiqri Purnama, S.H., M.Kn Nomor 23 Tanggal 10 Mei 2024 tentang perubahan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir menjadi Perseroan Terbatas yang kemudian disahkan berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032962.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 menjadi  PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir Perseroda (PT. SPRH), pada tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 atau setidak-tidaknya antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, bertempat di Kantor PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Jalan Kecamatan 4,5 Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu terdakwa melakukan penjualan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (Empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir kepada saksi RAHMAN selaku Direktur Utama PT. SPRH berdasarkan surat penawaran nomor 07/ADV.Z/V/2024 tanggal 14 mei 2024 sehingga dilakukan pembayaran melalui saksi Mahendra Fakhri, padahal lahan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak pernah dimiliki oleh terdakwa dan masih menjadi milik dari PT. Jatim Jaya Perkasa, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama saksi RAHMAN tersebut bertentangan dengan peraturan yaitu :

• Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu:

-    Pasal 7

     Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a.  memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

-    Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

(1)   Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

(2)   Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a.    transparansi;

b.    akuntabilitas;

c.    pertanggungiawaban;

d.    kemandirian; dan

e.    kewajaran.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi RAHMAN telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

1. Saksi RAHMAN sejumlah Rp8.339.311.676,60 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah enam puluh sen) yang jumlah tersebut adalah sebagian bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Terdakwa ZULKIFLI sejumlah Rp30.130.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
3. Saksi MAHENDRA FAKHRI sejumlah Rp1.157.058.215,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima belas Rupiah) yang jumlah tersebut adalah sebagian bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Saksi DEDI SAPUTRA sejumlah Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang jumlah tersebut adalah sebagian bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
5. Saksi MUHAMMAD ARIF sejumlah Rp1.408.177.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) yang jumlah tersebut adalah sebagian bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Saksi AHMAD SYARIF sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang jumlah tersebut adalah sebagian bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
7. Saksi JONNAIDI sejumlah Rp602.000.000,00 (enam ratus dua juta Rupiah) yang jumlah tersebut adalah sebagian bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
8. Saksi SYAHYURI sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang jumlah tersebut adalah sebagian bersumber dari pembelian fiktif lahan kebun sawit seluas 600 ha seharga Rp46.200.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) di Kepenghuluan Padamaran Blok D Dan Blok E Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang merupakan bagian dari penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp64.221.498.127,60 (enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Dana Participating Interest (PI) 10% Tahun 2023 Sampai Dengan 2024 Dari PT Pertamina Hulu Rokan Yang Dikelola Oleh PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir Nomor PE.03.03/SR/SP-1322/PW04/5/2025 tanggal 3 November 2025, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda), beralamat di Jalan Perniagaan RT.005/RW.002, Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh kepemilikan entitasnya yaitu sejumlah 6.451 (enam ribu empat ratus lima puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.451.000.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah) dan/atau sejumlah 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten  Rokan Hilir selaku Pendiri Perseroan.
• Bahwa sebelum berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda), PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) awalnya merupakan Perusahaan Daerah (Perusda) Sarana Pembangunan Rokan Hilir yang didirikan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.
• Bahwa pendirian PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir, Akta Notaris M. Fiqri Purnama, SH., M.Kn Nomor 23 Tanggal 10 Mei 2024 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda)  dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032962.AH.01.01 Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024.
• Bahwa pada saat pendirian PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda), Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selaku Pendiri dan Pengendali Perseroan diwakili oleh saksi AFRIZAL SINTONG yang oleh karena jabatannya selaku Bupati dan selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam aktifitas kegiatan operasional Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-1042 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 hingga berakhirnya masa jabatan pada 21 Maret 2025.
• Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir pada periode tahun 2023 s/d 2024 yaitu sebagai berikut :

• Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir pada periode tahun 2025 (sampai dengan bulan Juni 2025) yaitu sebagai berikut :
• Direktur Utama                   :           sdr. RAHMAN
• Direktur Keuangan             :           Sdr. MAHENDRA FAKHRI
• Direktur  Pengembangan   :           Sdr. ZULPAKAR
• Direktur Umum                   :           -
• Komisaris Utama                :           Sdr. AGUS SALIM
• Komisaris                            :           Sdr. SUGIANTORO
• Bahwa PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Kabupaten Rokan Hilir yang berorientasi kepada Laba dan/atau Keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain melaksanakan aktifitas kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris M. Fiqri Purnama, SH., M.Kn Nomor 23 Tanggal 10 Mei 2024 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda), perseroan juga bertindak untuk dan atas nama daerah (Kabupaten Rokan Hilir) selaku Penerima Dana Participating Interest (PI) dari Kontraktor Migas yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan Hasil Migas di Provinsi Riau secara umum dan secara khusus Kabupaten dan/atau Kota yang wilayahnya masuk kedalam wilayah kerja operasi migas dan/atau Blok Migas.
• Bahwa terdapat area di Kabupaten Rokan Hilir masuk kedalam Wilayah Kerja Migas Rokan dan/atau dikenal dengan Blok Rokan yang kegiatan Hulu Migas di wilayah dan/atau blok migas tersebut dilaksanakan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (anak usaha PT. Pertamina (Persero)) selaku Kontraktor Migas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1923/K/10/ MEM/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
• Bahwa Dana Participating Interest (PI) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kontraktor Migas sebagai salah satu syarat pemberian Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari SKK MIGAS dan berlaku selama periode kegiatan Hulu Migas di Wilayah Kerja Migas berjalan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (10%) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.
• Bahwa Dana Participating Interest menjadi bentuk proporsi keikutsertaan daerah (secara pasif) dalam kegiatan produksi dan eksplorasi Minyak dan Gas disuatu wilayah kerja MIGAS yang hasil penerimaannya dilakukan (melalui pengalihan) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota pemilik wilayah kerja MIGAS) sehingga dapat memberikan manfaat lebih kepada daerah dan Masyarakat.
• Bahwa besaran Nilai Participating Interest sebesar 10% (sepuluh persen) yang diberikan kepada daerah bersumber dari Nilai Ekonomis Hasil MIGAS yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi Kontraktor Migas di wilayah kerja MIGAS dan untuk Blok Rokan yang berlokasi di Provinsi Riau merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR).
• Bahwa Dana Participating Interest sebesar 10% (PI 10%) dari aktifitas pengelolaan Blok Rokan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan dibayarkan ke Pemerintah Daerah yang wilayahnya masuk dalam Blok Rokan/WK Rokan Pemerintah Provinsi Riau yang dalam bentuk pengalihan PI10% kepada BUMD PT. Riau Petroleum Rokan (PT. RPR) yang pada awalnya milik PT. Riau Petrolium (Pemerintah Provinsi Riau) dan PT. Energi Tambang Riau (Pemerintah) yang untuk selanjutnya telah berubah komposisi kepemilikan dan PI 10% diberikan sesuai prosentase hak kepada entitas-entitas pemilik saham Perusahaan yang terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah mewakili daerahnya masing-masing yaitu :

1. Provinsi Riau melalui PT Riau Petroleum selaku Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Riau;
2. Kabupaten Bengkalis melalui PT Bumi Laksamana Jaya selaku Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Kabupaten Rokan Hilir melalui PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir selaku Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Kabupaten Siak melalui PT Siak Pertambangan dan Energi selaku Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Siak;
5. Kabupaten Kampar melalui PD Kampar Aneka Jaya selaku Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kampar;
6. Kabupaten Rokan Hulu melalui Perumda Rokan Hulu Jaya selaku Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

• Bahwa Kabupaten Rokan Hilir melalui PD. SPR yang kemudian berubah menjadi PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (PT. SPRH) memperoleh besaran Dana Participating Interest 10% (PI 10%) sebesar 15% (lima belas persen) dari dana yang diterima oleh PT. Riau Petroleum Rokan dari PT. Pertamina Hulu Rokan selaku Kontraktor Migas Blok Rokan (setelah dikurangi biaya lainnya dan biaya operasional PT. Riau Petroleum Rokan).
• Bahwa nilai 15% tersebut bersumber dari besaran Nilai Resevoir Cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Rokan dan/atau Blok Rokan berdasarkan Laporan Akhir Penghitungan Cadangan dan Pelamparan Wilayah Kerja Rokan Nomor: 01/Kontrak/RPE/XI/2022 Tahun 2023 dari Lembaga Aplikasi Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang disusun oleh Tim Sertifikasi Pelamparan Reservoir dengan perhitungan sebagai berikut :

• Bahwa berdasarkan butir 3 (ketiga) catatan hasil rapat tentang Evaluasi Permohonan Persetujuan Pengalihan Pl 10% Wilayah Kerja Rokan Tanggal 25 September 2023 yang menjelaskan bahwa Pemegang saham PT Riau Petroleum Rokan berdasarkan Akta Pernyatan para Pemegang Saham PT Riau Petroleum Rokan Nomor 49 tanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut:

• Bahwa berdasarkan Surat Bupati Rokan Hilir Nomor 541/SetdSDA/2023/314 Tanggal 21 Juni 2023 perihal Penyampaian Keterwakilan Kabupaten Rokan Hilir selaku pemegang saham pada PT Riau Petroleum Rokan selanjutnya PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir selaku perwakilan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 Desember 2023 menyetorkan modal kepada PT Riau Petroleum Rokan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Mandiri 108002518205 an PT Riau Petroleum Rokan.
• Bahwa Kepemilikan Saham PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir selaku Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kolektif saham Nomor 03/SKS/RPR/XlI/2023, dengan jumlah kepemilikan saham di PT Riau Petroleum Rokan sejumlah 45 (empat puluh lima) lembar saham dan/atau sebesar 15% (lima belas persen).
• Bahwa Penerimaan Dividen Participating Interest dari PT Riau Petroleum Rokan ke PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir dengan total keseluruhan sebesar Rp. 547.257.635.437,- (lima ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali melalui transfer rekening milik Perseroan antara lain Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dengan nomor rekening 1130501810, Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7258783209 dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 000201001204300.
• Bahwa sebelumnya PT. SPRH memiliki sumber pendapatan lainnya selama Tahun 2023 s.d. 2024, PT. SPRH menerima Dividen berupa Participating Interest 10% (PI 10%) dari PT. Riau Petroleum Siak ke rekening a.n PT. SPRH Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dengan nomor rekening 1130501810. Rincian penerimaan Participating Interest 10% (PI 10%) dari PT Riau Petroleum Siak sebagai berikut:

• Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Rencana Kerja dan Anggaran PT. SPRH tahun 2024 (RKA tahun 2024) diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. SPRH, disetujui oleh saksi Tiswarni selaku Komisaris Utama, dan disahkan oleh saksi Afrizal Sintong selaku Pemegang Saham (Kuasa Pemilik Modal/KPM), memuat uraian Rencana Kerja tahun 2024 sebagai berikut:

• Bahwa selanjutnya PT. SPRH menerima Dividen Participating Interest 10% (PI 10%) dari PT. Riau Petroleum Rokan tahun 2023 s.d. 2024 dengan total keseluruhan sebesar Rp569.724.918.637,- (Lima ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan sebanyak 8 (delapan) kali melalui transfer rekening milik PT. SPRH antara lain Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dengan nomor rekening 1130501810, Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7258783209, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 000201001204300 dan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8230933317, dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa setelah PT. SPRH mendapatkan Pendapatan Dividen dari PT. Riau Petroleum Rokan (PI) sejumlah Rp488.158.611.821,00 (Rp96.000.000.000,00 + Rp392.158.611.821,00) maka per 31 Desember 2023 dibuatlah laporan Laba-Rugi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir per 31 Desember 2023, rincian Pendapatan Lain-lain sebagai berikut :

• Pendapatan Sewa sejumlah Rp3.780.000,00
• Pendapatan Jasa Giro sejumlah Rp72.506.417,00
• Pendapatan Selisih Pembulatan Kas sejumlah Rp632.311,00
• Pendapatan Dividen dari PT. Riau Petroleum Siak (PI) sejumlah Rp3.720.498.185,00
• Pendapatan Dividen dari PT. Riau Petroleum Rokan (PI) sejumlah Rp488.158.611.821,00

Sehingga total pendapatan lain-lain sejumlah Rp491.956.028.734,00.

• Bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Laba-Rugi per 31 Desember 2023 PT. SPRH memiliki rugi usaha sejumlah Rp2.498.444.193,00 dan memiliki Laba Luar Operasi sejumlah Rp491.940.400.089,00 (dari pendapatan lain-lain Rp491.956.028.734,00 dikurangi beban lain-lain sejumlah Rp15.628.645,00) yang pada akhirnya PT. SPRH memiliki Laba Bersih sejumlah Rp489.441.955.896,00 (dari laba luar operasi dikurangi rugi usaha).

• Bahwa pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SPRH Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris M. Fiqri Purnama, S.H.,M.Kn. antara lain:
  1. 1. Pelaksanaan RUPS di Mess Pemerintah Daerah Rokan Hilir Jalan Perwira Bagansiapiapi.
     2. Peserta yang hadir:

• Afrizal Sintong mewakili Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (pemegang 6.451 lembar saham);
• Rahman selaku Direktur Utama PT SPRH;
• Mahendra Fakhri Direktur Keuangan;
• Zulfakar Direktur Pengembangan Perseroan;
• Rahmat Hidayat Direktur Umum;
• Tiswarni Komisaris Utama;
• Rugiantoro Komisaris;
• Agus Salim Komisaris.
  1. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahun buku 2023.
     2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
     3. Persetujuan pelaksanaan Corporate Social Responsbility (CSR).
     4. Persetujuan penggunaan laba bersih sebesar Rp489.441.955.896,00 dengan rincian sebagai berikut:
        1. Dividen Interim yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan 2023 Rp155.000.000.000,00;
        2. Dana cadangan 20% sebesar Rp 1.290.164.400,00;
        3. Dana CSR sebesar Rp19.577.678.236,00;
        4. Tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp9.788.839.118,00;
        5. Dividen sebesar Rp138.665.173.537,00;
        6. Pengembangan bisnis dan usaha serta cadangan pajak Rp165.120.100.604,00.
     5. Persetujuan penggunaan bonus dan tantiem pengurus dan pegawai.
     6. Pemegang saham menyetujui tindakan Direksi untuk pengembangan usaha yaitu:
        1. Pembelian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan tertebih dahulu dilakukan kajian oleh Direksi;
        2. Pembentukan anak perusahaan yang didahului dengan kajian oleh Direksi;
        3. Mengembangkan usaha berupa Rice Milling Unit (RMU);
        4. Membentuk Company Yard;
        5. Mendirikan dan/atau membeli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
        6. Menyetujui Direksi untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha lainnya yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga perusahaan bisa meningkatkan dividen kepada pemegang saham, tidak hanya mengandalkan Participating Interest (Pl) 10%.

• Bahwa pada tahun 2024, saksi RAHMAN menerima informasi dari Divisi Pengembangan Bisnis bahwa ada calon investor minyak goreng yang berasal dari Cina, untuk bekerjasama dengan mereka disyaratkan memiliki Perkebunan Sawit. Kemudian saksi RAHMAN menunjuk sdr. Muhammad Arif selaku panitia pengadaan tanah yang mempertemukan saksi RAHMAN dengan terdakwa terkait pembelian perkebunan sawit. Pada pertemuan tersebut terdakwa menunjukkan dokumen tentang kebun sawit yang dimilikinya.
• Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, terdakwa selaku Advokat mengajukan penawaran Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Nomor 07/ADV.Z/2024 kepada saksi RAHMAN dengan nilai harga penawaran Rp100.000.000,00 perhektar seluas 600 Hektar dan terdakwa melampirkan Perjanjian Fee Jasa Hukum antara saksi Ali marwin selaku Tokoh Adat Desa Kepenghuluan Pedamaran dengan terdakwa tanggal 21 November 2023.
• Bahwa terdakwa menyerahkan surat penawaran melalui panitia, lalu panitia menunjukan surat penawaran tersebut kepada saksi RAHMAN. Berdasarkan surat penawaran Nomor 07/ADV.Z/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan 3 kebun yaitu kebun yang masih kosong sekitar 1.700 Ha, kebun yang belum berbuah sekitar 400 Ha, dan ada yang sudah siap panen 600 Ha.
• Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, saksi RAHMAN mengadakan rapat bersama saksi Zulpakar untuk membentuk panitia yang terdiri dari Direksi dan Sdr. Muhammad Arif selaku Asisten Direktur Utama Bagian Ekonomi. Setelah itu saksi RAHMAN menandatangani surat Nomor 539/PT.SPRH/VII/2024 perihal Balasan Penawaran Lahan Perkebunan untuk mengajukan negosiasi.
• Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, terdakwa dan saksi RAHMAN membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan nilai kesepakatan Rp77.000.000,00 perhektar dengan total lahan seluas 600 Hektar dengan harga total keseluruhan menjadi Rp46.200.000.000,00. dengan isi perjanjian tersebut sebagai berikut:

• Terdakwa menjual tanah dengan Iuas 600 Ha yang terietak di areal HPL Transmigrasi Rokan I Unit 3 (UPT III) blok D dan E Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau kepada saksi RAHMAN;
• Kesepakatan harga Rp77.000.000,000/Ha dengan harga total keseluruhan menjadi Rp46.200.000.000,00 (Rp77.000.000,00 x 600 Ha);
• Tahap pertama dibayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 secara tunai
• Tahap kedua dibayarkan sebesar Rp36.200.000.0000,00;
• Saksi RAHMAN membayar tahap pertama pada tanggal 6 Januari 2025 sesuai dengan harga pasar;
• Pembayaran tahap kedua dilakukan setelah terdakwa menyelesaikan administrasi balik nama surat kepemilikan tanah serta hasil kajian dari Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP).

• Bahwa terdakwa bukan pemilik tanah atas Perkebunan sawit seluas 600 Ha yang ditawarkan kepada PT. SPRH karena lahan tersebut masih dikuasai dan termasuk HGU PT Jatim Jaya Perkasa berdasarkan surat HGU Nomor 11 tanggal 10 Maret 2025 yang diterbitkan oleh sdr. Zaimurdin selaku kepala kantor pertanahan kabupaten Rokan Hilir.
• Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran terhadap pembelian lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak Areal HPL Transmigrasi Rokan I Unit 3 (UPT III) blok D dan Blok E Kepenghuluan Pedamaran Kec. Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir sebanyak  3 tahap yaitu :

1. Pembayaran Tahap I berdasarkan kwitansi kas keluar (kas No   /PT.SPRH/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dibuat seolah-olah sudah diterima terdakwa berdasarkan perintah saksi RAHMAN. Dan kwitansi kas Keluar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut dicatat dalam buku kas umum tanggal 6 Januari 2025 guna menutup ketekoran kas.
2. Pembayaran Tahap II berdasarkan kwitansi kas Keluar (kas No   /PT.SPRH/2025 tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atas perintah saksi RAHMAN kepada saksi Mahendra Fakhri dan saksi Sundari untuk melakukan transfer ke rekening BRKS atas nama ZULKIFLI  8203125451.
3. Pembayaran Tahap III berdasarkan kwitansi kas Keluar (kas No   /PT.SPRH/2025 tanggal 24 Februari 2025 sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) atas perintah saksi RAHMAN kepada saksi Mahendra Fakhri dan saksi Sundari untuk melakukan transfer ke rekening BRKS atas nama ZULKIFLI  8203125451.

• Bahwa pada tanggal 2 Juni 2025 terdakwa mengembalikan uang pembelian perkebunan kelapa sawit yang terletak Areal HPL Transmigrasi Rokan I Unit 3 (UPT III) blok D dan Blok E Kepenghuluan Pedamaran Kec. Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp1.000.000.000,- dengan alasan karena ada dokumen pemetaan dari kementrian yang belum selesai, kemudian setelah uang sebesar Rp1.000.000.000,- diterima oleh saksi Mahendra Fakhri lalu dimasukkan ke berangkas yang disaksikan oleh saksi Eyonanda.
• Bahwa saksi RAHMAN memerintahkan saksi Mahendra Fakhri dan saksi Sundari untuk menerbitkan kwitansi kas keluar No.(tanpa nomor)/PT.SPRH/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang uangnnya tidak pernah diterima oleh terdakwa. Kwitansi tersebut dibuat untuk menutupi ketekoran kas PT SPRH sebagaimana pengeluaran berdasarkan buku catatan samping saksi Sundari yaitu sebagai berikut :