SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERK. : PDS - 03 / KPR / 09 / 2025

1. IDENTITAS PARA TERDAKWA :

 Terdakwa I

1. PENAHANAN :

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dilakukan Penahanan Rutan sebagai berikut :

1. DAKWAAN :

Kesatu

Primair :

-------Bahwa Terdakwa I Andika Habli, S.E. selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkinang periode 2021 sampai dengan tahun 2025 yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk nomor: KP/3070/W02/7/R tentang Mutasi/Perubahan Posisi tanggal 22 Oktober 2021, Terdakwa II Unsiska Bahrul, S.Kom. selaku Penyelia Pemasaran PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkinang periode bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2023 yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor :KP/2688/WPD/7.2/R tanggal 01 November 2017 tentang Mutasi/Perubahan Posisi, Terdakwa III Adim Pambudhi Moulwi Diapari, S.E selaku  Analis Kredit Standar Bank BNI KCP Bangkinang sejak tahun 2021 s/d 2023 yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bank BNI Kantor Wilayah 02 nomor : KP/1579/W02/11/R tanggal 05 Mei 2021, Terdakwa IV Saspianto Akmal, S.E. selaku Analis Kredit Standar pada Bank BNI KCP Bangkinang sejak Maret 2020 s/d Sekarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Utama  Pekanbaru nomor : PBR/1/754/R tanggal 29 Juli 2020 dan Surat Pengukuhan/Perubahan Posisi Bank BNI Kantor Wilayah 02 nomor : W02/7/3845/R tanggal 26 juni 2023 dan Terdakwa V Fendra Pratama, S.T. selaku Asisten Kredit Standar pada Bank BNI KCP Bangkinang sejak bulan Maret 2021 s/d Agustus 2024 yang diangkat berdasarkan Surat Penugasan Kantor Cabang Utama Pekanbaru nomor : PBR/1/362/R tanggal 3 Maret 2021, bersama-sama dengan sdr. Irwan Saputra selaku anggota DPRD Kabupaten Kampar periode tahun 2024 s.d tahun 2029 (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Dedi Putera selaku Kepala Desa Gunung Bungsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Nasrullah (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Dona Pernando Hidayat, saksi Doni Pernandi Hidayat, saksi Alzikri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Al Jufriadi, saksi Firman alias Kiman, saksi Lailatul Putra, saksi Ardianto alias Mak Kenek (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Dessy Febriany, AM.d, sdr. Asril (almarhum), sdr. Sahrialdi alias Baron, sdr. Redo, sdr. Fajri, Ginan, sdr. Nardi, sdr. Andri, sdr. Aci (almarhum), sdr. Imus, dan sdr. Sabil pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masih berada pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023  atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain di dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkinang di jalan Prof. M. Yamin No. 439 Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, rumah sdr. Irwan Saputra yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat pada BNI KCP Bangkinang kepada yang bukan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Bekerjasama dengan Sdr. IRWAN SAPUTRA selaku Nasabah Prioritas untuk mengumpulkan calon Debitur KUR yang tidak sesuai peruntukannya.
2. Tidak melakukan validasi debitur dan lokasi kebun, pemasok/pelanggan dan membuat call memo hanya untuk melengkapi dokumen usulan kredit.
3. Mengarahkan Nasabah dalam proses pembukaan rekening, penarikan Dana pencairan KUR, serta Penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KUR debitur tanpa kehadiran nasabah.
4. Pemantauan setelah pencairan kredit tidak dilakukan sehingga tidak teridentifikasi hasil pencairan KUR digunakan oleh Sdr. IRWAN SAPUTRA sebagai Nasabah Prioritas beserta timnya.

Perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan uraian  sebagai berikut :

• Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
• Peraturan Pemerintah  Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
• Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
• Peraturan Menteri Keuangan No 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Untuk Kredit/ Pembiayaan Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
• Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM dalam rangka pembiayaan modal kerja atau investasi terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II Jenis – Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sub Bab A Kredit Usaha Rakyat Sub Sub Bab 03 Prosedur Kredit KUR Mikro Nomor : IN/967/PGV/002 tanggal 15 Desember 2021
• Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I BAB I Analisa Kredit SUB BAB C Verifikasi Data SUB SUB BAB 01 Verifikasi pada pihak ketiga dan debitur nomor : IN/22/PGV/006 tanggal 11 Januari 2023
• Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra BAB II Kantor Cabang Pembantu SUB BAB C Uraiaan Jabatan nomor : IN/583/REN/005 tanggal 18 Juli 2022

yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sekitar Rp. 72.828.004.697,00 (tujuh puluh dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, yang  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atas pencairan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap 692 (enam ratus sembilan puluh dua) debitur  sebesar  Rp. 72.828.004.697,00 (tujuh puluh dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)  sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/SR/SP-806/PW04/5/2025 tanggal 08 Agustus 2025, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A. 
• Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sebagai Penyalur Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Ritel.
• Bahwa selanjutnya sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 08  Tahun 2018 Tanggal 31 Oktober 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 
• Bahwa terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 11 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 08  Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 
• Bahwa kemudian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dilakukan Perubahan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2021 Tanggal 18 Mei 2021 dan telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2022 Tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
• Bahwa atas dasar tersebut PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ditunjuk Pemerintah untuk dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat dengan mengeluarkan Ketentuan/SOP Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bab II Sub A Halaman 1 Ketentuan Umum Kredit Usaha Rakyat Bank Negara Indonesia Nomor Intruksi : IN/429/PGV/005 tanggal 15 September 2017. Yang telah diubah dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku IV Bab II Jenis Jenis Kredit Usaha Rakyat Sub Bab B Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil Sub Bab Halaman 1 Tentang Ketentuan Umum KUR Kecil Bank Negara Indonesia Nomor Intruksi : IN/434/PGV/001 Tanggal 18 Mei 2021. 
• Bahwa dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil Bank BNI mendapatkan hak pembayaran bunga sebesar 6% yang dibebankan kepada debitur setiap pembayaran angsuran berikut pokok setiap bulan (selama tenor) dan Subsidi Bunga dari Pemerintah sebesar 5,5% yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/KMK.05/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/KMK.05/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 91/KMK.05/2022  tanggal 21 Maret 2022  tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat. 

1. Para terdakwa bekerjasama dengan Sdr. IRWAN SAPUTRA selaku Nasabah Prioritas untuk mengumpulkan calon Debitur KUR yang bukan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta tidak melakukan Pre Screening dan verifikasi pengajuan KUR

• Bahwa sekitar tahun 2019 bertempat di Kantor Bank BNI KCP Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Bangkinang nomor 439 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, terdakwa II UNSISKA BAHRUL,S.Kom., berkenalan dan bertemu pertama kali dengan sdr. IRWAN SAPUTRA selaku nasabah prioritas melalui perantaraan terdakwa III ADIM PAMBUDHI MOULWI DIAPARI, S.E. yang merupakan Analis Kredit Standar (AKS) pada Bank BNI KCP Bangkinang, selanjutnya Terdakwa II UNSISKA BAHRUL, S.Kom bersama sdr. IRWAN SAPUTRA sering bertemu dikarenakan sdr. IRWAN SAPUTRA memberikan prospek calon debitur untuk penyaluran KUR yang berada di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu;
• Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdakwa II UNSISKA BAHRUL, S.Kom, selaku Penyelia Pemasaran, Terdakwa V FENDRA PRATAMA, S.T. selaku Asisten Kredit Standar , Terdakwa III ADIM PAMBUDHI MOULWI DIAPARI, S.E. selaku Analis Kredit Standar dan Terdakwa IV SASPIANTO AKMAL selaku Analis Kredit Standar pada BNI KCP Bangkinang mengusulkan 692 (enam ratus sembilan puluh dua) calon debitur yang kemudian disetujui oleh terdakwa I ANDIKA HABLI, S.E. selaku pimpinan Bank BNI KCP Bangkinang untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan total penyaluran sebesar Rp.69.200.000.000,- (enam puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang mana 692 (enam ratus sembilan puluh dua) debitur tersebut tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu;
• Bahwa pada awalnya sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dilakukan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BNI KCP Bangkinang di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) debitur dengan total pencairan sebesar Rp.124.585.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• Tahun 2021 sebanyak 300 Debitur dengan total Pencairan Rp.42.050.000.000,- (empat puluh dua milyar lima puluh juta rupiah);