PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat secara seketika dan sekaligus yaitu:

1. UANG PENGHARGAAN MASA KERJA (UPMK) DENGAN MASA KERJA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN ATAU LEBIH PEKERJA/BURUH BERHAK MENDAPATKAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA (UPMK) SEBESAR 7 (TUJUH) BULAN UPAH TERAKHIR YANG DITERIMA OLEH PEKERJA BERDASARKAN PASAL 40 AYAT (3) PP No. 35 TAHUN 2021. = 7 x Rp. 15.264.789 = Rp. 106.853.523,-(seratus enam juta delapan ratus limapuluh tiga ribu limaratus dua puluh tiga rupiah);
2. UANG PESANGON (UP) DENGAN MASA KERJA 17 (TUJUH BELAS) TAHUN ATAU LEBIH PEKERJA/BURUH BERHAK MENDAPATKAN UANG PESANGON SEBESAR 9 (SEMBILAN) BULAN UPAH TERAKHIR YANG DITERIMA OLEH PEKERJA BERDASARKAN PASAL 40 AYAT (2) PP No. 35 TAHUN 2021. = 9 x Rp. 15.264.789 = Rp. 137.383.101,-(seratus enam juta delapan ratus limapuluh tiga ribu limaratus dua puluh tiga rupiah);
3. UPAH PROSES BERDASARKAN PASAL 155 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN. 6 bulan x Upah terakhir= 6 x Rp. 15.264.789= Rp. 91.588.789;
4. Uang DPLK milik PENGGUGAT sebesar Rp 288.059.121,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang telah dipotong langsung oleh Pihak PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, pada tanggal 19 Juni 2023;
5. Pengembalian total iuran dan pengembangan iuran Tunjangan Perumahan Pegawai (TPP) Penggugat yang kurang bayar yakni Rp 25.230.939 – Rp 8.391.088 = Rp 16.839.851.

TOTAL HAK PEMBAYARAN YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (TERGUGAT) KEPADA PENGGUGAT, YAITU: Rp. 640.724.385.00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

1. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
2. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain makan mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aeque Et Bono).