1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu :
   1. Uang Pasangon Penggugat berdasarkan Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2021:

Rp. 5.992.134 x 9 di kali 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 = Rp. 107,858,412,- (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

1. Uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 40 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021:

 Rp. 5.992.134 x 7 = Rp. 41.944.938,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

1. Uang Pengganti Hak Berdasarkan Pasal 40 dan PP. No. 35 Tahun 2021:

• Ongkos Pulang Pekerja Ketempat Asal Pekerja Setelah Diterima Bekerja  = Rp. 24.000.000.00,-
• Cuti Yang belum diambil Selama 20 Tahun = Rp. 57.500.244,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 yang berkaitan dengan Upah Proses : Rp 35.952.804 (Tiga Puluh Lima Juta  Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah)
  2. Peraturan Yayasan Prayoga Yadapen : Rp 35.100.391 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima penggugat adalah Rp. 302.356.789,- (Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)(Diluar Dana Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya)

1. Kerugian Immateriil:

• Biaya Psikiater: Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

1. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat;

Atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim  berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ).